terkinni.id – Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Korea Selatan serta Korea Rural Community Corporation (KRC) mengumumkan pada Jumat (21/11) bahwa mereka telah melakukan inspeksi lapangan dan pertemuan antar pemerintah Indonesia di Jakarta dan Banten pada tanggal 19-20 November lalu untuk mendorong pelaksanaan “Proyek Pembangunan Sistem Manajemen Keamanan Bendungan Pertanian (2026-2029)”.
Indonesia diketahui memiliki 255 bendungan irigasi, namun lebih dari 70% di antaranya telah berusia di atas dari 20 sehingga menimbulkan risiko kecelakaan yang terus-menerus saat hujan deras dan banjir. Pemerintah Indonesia pun sedang secara aktif mempertimbangkan untuk mengadopsi teknologi Korea guna mencegah kecelakaan dan memastikan pasokan air irigasi yang stabil.
Untuk itu, pada kesempatan kunjungan kemarin, tim inspeksi menyambagi Bendungan Karian atau Karian Dam untuk memeriksa kondisi operasional bendungan serbaguna yang didanai oleh Economic Development Cooperation Fund (EDCF) tersebut. Mereka juga meninjau rencana implementasi sistem manajemen keamanan bendungan di masa mendatang. Bendungan Karian sendiri merupakan infrastruktur utama yang memasok air untuk keperluan perumahan, industri, dan pertanian ke wilayah Jakarta, Banten, dan Tangerang.
Direktur Pusat Choi mengatakan, “Ini merupakan kesempatan berarti untuk melihat langsung bagaimana teknologi manajemen keselamatan Korea dapat diterapkan pada infrastruktur utama Indonesia,” dan menambahkan, “Kami akan memperluas pertukaran teknologi yang substansial.”
Sehubungan dengan ini, dilakukan pertemuan lanjutan yang dihadiri oleh Moon Kyung-deok, Sekretaris Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan, dan Choi Chan-won, Direktur Pusat Kerjasama Pembangunan Internasional untuk Pertanian dan Pangan. Dalam pertemuan ini dibahas rincian rencana proyek dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Indonesia.
Moon menekankan, “Korea memiliki teknologi diagnostik serta manajemen terintegrasi bendungan berbasis teknologi informasi dan komunikasi,” dan melalui kerja sama teknologi kedua negara, keamanan bendungan akan semakin diperkuat.
Merespons hal tersebut, Ditjen SDA Dwi Purwantoro kemudian menyatakan minatnya terhadap model pusat manajemen keselamatan terpadu dan sistem diagnostik Korea. Ia menyatakan, “Kami akan menambahkan masukan teknis Korea sejak tahap masterplan.”
Berdasarkan hasil pembicaraan tersebut pula, Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan serta KRC berencana memulai proyek utama setelah menyelesaikan studi kelayakan dan menandatangani perjanjian kesepakatan (RoD) pada paruh pertama tahun 2026 mendatang.
