terkinni.id – Pemerintah Korea Selatan berencana memperluas program percontohan pendapatan dasar bagi masyarakat pedesaan dan wilayah perikanan dengan meningkatkan anggaran hampir empat kali lipat. Namun, Kantor Anggaran Majelis Nasional (NABO) mengingatkan perlunya evaluasi menyeluruh sebelum program diperluas.
Dalam laporan analisis anggaran 2027 yang dirilis pada 2 November, NABO menilai perluasan program sebelum evaluasi selesai dapat mengurangi keandalan pengukuran efektivitas kebijakan.
Program tersebut memberikan kupon belanja lokal senilai 150.000 won per bulan kepada setiap penduduk di wilayah yang mengalami penurunan populasi.
Saat ini, program dilaksanakan di 17 dari 69 kabupaten sasaran. Pemerintah berencana menambah sekitar 18 kabupaten sehingga totalnya mencapai 35 kabupaten. Anggaran program pun meningkat dari 304,7 miliar won pada 2026 menjadi 1,16 triliun won pada 2027.
NABO menilai perluasan tersebut berpotensi menyulitkan evaluasi karena berkurangnya wilayah pembanding yang tidak menerima program.
Di Kabupaten Namhae, salah satu daerah pelaksana, jumlah penduduk sempat meningkat setelah program diperkenalkan, tetapi kembali menurun sejak Juli 2026. Meski demikian, Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya diukur melalui pertumbuhan penduduk, tetapi juga peningkatan aktivitas usaha lokal.
NABO juga menyoroti beban keuangan pemerintah daerah yang masih harus menanggung 50% biaya program. Lembaga tersebut mengkhawatirkan kemungkinan pemangkasan anggaran kesejahteraan lansia, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Presiden Lee Jae-myung menyatakan dukungannya terhadap perluasan program saat mengunjungi Kabupaten Cheongsong dan Yeongyang pada 31 Oktober. Ia menegaskan pentingnya memperhatikan aspek pembiayaan demi menjamin keberlanjutan program.
