terkinni.id – Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum berupaya memperkuat perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan daya saing produk nasional, salah satunya melalui kolaborasi strategis dengan Korea Selatan dalam hal perlindungan merek untuk memperlancar perdagangan produk serta menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha melalui sistem KI yang kuat dan terintegrasi.
Direktur Kerja Sama, Pemberdayaan, dan Edukasi DJKI, Yasmon, menegaskan Korea Selatan dipilih sebab merupakan satu-satunya negara yang memiliki kementerian khusus untuk menangani KI, menunjukkan komitmen kuat mereka untuk menjadikan KI sebagai pilar pembangunan ekonomi.
Sementara itu, Direktur Jenderal Merek dan Desain Industri Korea Selatan Lee Choon-moo menyampaikan bahwa seiring dengan meningkatnya jumlah pendaftaran merek produk dan/jasa Korea Selatan di Indonesia dan sebaliknya, ia berharap kesempatan ini dapat dimaksimalkan sebagai pertukaran antarlembaga dalam mempromosikan KI dan perlindungan produk, khususnya di bidang merek dagang.
Lee Choon-moo juga menjelaskan perkembangan kelembagaan KI di negaranya, yakni status Korean Intellectual Property Office (KIPO) yang telah ditingkatkan menjadi Ministry of Intellectual Property Office (MIP), menjadikannya modal untuk memperluas kerja sama dengan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Merek dan Indikasi Geografis DJKI, Fajar Sulaeman Taman, juga menjelaskan bahwa Indonesia tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis untuk mengatasi percepatan layanan, perluasan definisi merek, penguatan penegakan hukum, serta pencegahan pendaftaran merek dengan itikad buruk. Sehubungan dengan hal ini, ia kemudian menyatakan terbuka dengan masukan dari pihak Korea Selatan.
Kedua institusi selanjutnya sepakat untuk membahas lebih lanjut potensi kerja sama ini, seperti dengan menggelar pertemuan formal serta studi banding terkait kebijakan serta sistem pengoperasian merek.
