terkinni.id – Pada 2 Juni 2025, tepat sebelum Presiden Lee Jae-myung dilantik, indeks KOSPI ditutup pada kisaran 2.698,97. Setelah itu, dalam waktu tujuh bulan sejak pelantikannya, pada 22 Januari 2026, KOSPI mencetak rekor dengan menembus level 5.000 untuk pertama kalinya dalam perdagangan intraday.
Dalam sejarah pasar modal Korea Selatan, pencapaian Indeks KOSPI yang melampaui angka 5000 bukan sekadar statistik ekonomi. Ia merupakan simbol transformasi struktural, kepercayaan pasar, dan perubahan paradigma dalam pengelolaan ekonomi nasional. Dibandingkan dengan masa awal pemerintahan Presiden Lee Jae-myung, nilai indeks KOSPI kini meningkat lebih dari dua kali lipat—sebuah prestasi yang jarang terjadi bahkan dalam konteks global.
Fenomena ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global atau arus likuiditas internasional. Kenaikan KOSPI mencerminkan kombinasi antara stabilitas makroekonomi, reformasi kelembagaan pasar modal, serta visi politik yang menempatkan ekonomi sebagai alat untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya keuntungan segelintir korporasi besar.
Reformasi Pasar Modal Sebagai Kunci
Salah satu faktor utama kenaikan KOSPI adalah dorongan reformasi institusional yang konsisten. Pemerintah mendorong perubahan hukum perusahaan, termasuk kewajiban pembakaran saham treasury (treasury shares), penguatan perlindungan pemegang saham minoritas, serta pengetatan aturan terhadap praktik “penekanan harga saham” dan “pencatatan ganda” (dual listing).
Praktik pencatatan ganda—di mana perusahaan induk memisahkan unit bisnis unggulan untuk kemudian mencatatkannya secara terpisah—selama bertahun-tahun menjadi sumber ketidakpercayaan investor dan penyebab utama fenomena “Korea discount”. Reformasi hukum yang diarahkan untuk mengatasi masalah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar pertumbuhan indeks, tetapi juga kualitas dan keadilan pasar.
Dalam konteks ini, pencapaian KOSPI 5000 bukanlah tujuan akhir, melainkan titik awal dari proses reformasi yang lebih mendalam. Pemerintah secara eksplisit menegaskan bahwa keberhasilan pasar modal harus diikuti oleh reformasi kelembagaan yang berkelanjutan, agar pertumbuhan tidak bersifat spekulatif, melainkan struktural.
Ekonomi Untuk Rakyat, Bukan Untuk Segelintir Elite
Salah satu aspek paling menarik dari kebijakan ekonomi Presiden Lee adalah filosofi bahwa ekonomi nasional tidak boleh hanya melayani kepentingan perusahaan besar atau kelompok tertentu. Negara harus memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat.
Pandangan ini menandai pergeseran penting dari paradigma lama yang terlalu bergantung pada konglomerasi besar (chaebol). Dengan memperkuat perlindungan investor individu, memperluas partisipasi masyarakat dalam pasar modal, serta mendorong transparansi perusahaan, pemerintah berusaha membangun ekonomi yang lebih inklusif.
Kebijakan seperti insentif pajak bagi investor domestik yang memulangkan dana dari luar negeri, serta dukungan terhadap dana pertumbuhan nasional berbasis partisipasi rakyat, mencerminkan strategi yang bertujuan memperluas basis kapital domestik. Dengan kata lain, pasar modal tidak lagi menjadi arena eksklusif bagi investor institusional, melainkan ruang partisipasi ekonomi masyarakat luas.
Koh Young Hun
Profesor Emeritus Hankuk University of Foreign Studies, Seoul
Direktur The Korea Indonesia Center
