terkinni.id – Sekitar satu tahun yang lalu, Korea Selatan—sebuah negara yang sering disebut sebagai salah satu dari sepuluh kekuatan ekonomi terbesar di dunia—mengalami peristiwa yang sungguh memalukan dan memilukan. Seorang presiden yang dipilih secara demokratis mencoba mempertahankan kekuasaannya melalui apa yang dapat disebut sebagai kudeta dari dalam, dengan memproklamasikan keadaan darurat militer. Bagi banyak warga Korea, momen itu menimbulkan rasa malu yang mendalam: bagaimana mungkin negara yang telah berjuang begitu keras untuk demokrasi kembali tergelincir ke bayang-bayang otoritarianisme?
Namun, sejarah tidak berhenti pada rasa malu. Begitu pengumuman darurat militer disampaikan, rakyat Korea bergerak. Dalam hitungan jam, warga dari berbagai lapisan masyarakat—mahasiswa, pekerja, aktivis sipil, hingga warga biasa—berkumpul di depan Gedung Paelemen. Mereka menghadang upaya penangkapan anggota parlemen oleh militer dan, lebih dari itu, membantu para anggota parlemen memasuki gedung parlemen agar dapat menjalankan kewenangan konstitusional mereka: membatalkan darurat militer.
Yang patut dicatat adalah sikap banyak prajurit. Berbeda dengan tragedi kelam dekade 1980-an, kali ini sebagian besar tentara tidak secara aktif mematuhi perintah yang tidak sah. Mereka menjalankan tugas secara pasif, bahkan ada yang secara diam-diam menolak terlibat. Sikap ini menjadi salah satu penyangga moral terpenting yang memungkinkan lembaga legislatif mencabut status darurat militer dan Mahkamah Konstitusi kemudian memakzulkan presiden secara sah dan bulat. Demokrasi Korea diselamatkan bukan oleh satu institusi semata, melainkan oleh kombinasi keberanian rakyat, kebijaksanaan lembaga negara, dan nurani individu-individu berseragam.
Setelah melalui krisis tersebut, Korea Selatan kembali ke jalur konstitusional. Pemilihan presiden baru diselenggarakan, dan pada 4 Juni 2025, Presiden Lee Jae-myung resmi dilantik. Enam bulan setelah pelantikannya, ia menunjukkan kepercayaan diri yang kuat dalam memulihkan roda pemerintahan. Stabilitas politik perlahan kembali, dan yang lebih penting, kepercayaan publik mulai dipulihkan.
Salah satu pemandangan yang paling mengesankan adalah rapat kabinet terbuka yang disiarkan langsung melalui televisi nasional. Presiden dan para menteri berdebat secara terbuka, menyampaikan perbedaan pandangan tanpa rasa takut. Laporan kinerja kementerian yang disampaikan secara terbuka kepada publik juga merupakan sesuatu yang nyaris belum pernah terjadi sebelumnya. Transparansi ini bukan sekadar gaya kepemimpinan, melainkan pesan politik yang jelas: kekuasaan negara berada di bawah pengawasan rakyat.
Presiden Lee Jae-myung berulang kali menegaskan satu prinsip sederhana namun fundamental: rakyat adalah pemilik negara, dan para pejabat publik hanyalah pelayan. Oleh karena itu, siapa pun yang memegang jabatan harus bekerja sekeras mungkin demi kepentingan rakyat. Dalam konteks Asia—bahkan dunia—pandangan ini memiliki makna yang sangat kuat, karena sering kali kekuasaan justru menjauh dari warganya.
Selama ini dunia mengenal Korea melalui K-Pop, K-Drama, dan K-Food. Budaya populer Korea telah menaklukkan imajinasi global. Kini, sebuah istilah baru mulai digunakan: K-Democracy. Istilah ini merujuk pada pengalaman Korea dalam mempertahankan demokrasi bukan hanya melalui pemilu, tetapi juga melalui aksi warga sehari-hari, keberanian sipil, dan keteguhan institusi konstitusional K-Democracy.
K-Democracy menunjukkan bahwa demokrasi bukan hadiah dari luar, melainkan hasil perjuangan internal yang panjang dan sering kali menyakitkan. Dalam momen krisis, Korea berhasil memperlihatkan daya tahan (resilience) yang luar biasa. Bagi banyak orang Korea, pengalaman ini bukan hanya menyelamatkan sistem politik, tetapi juga memulihkan harga diri nasional.
Di tengah dunia yang semakin dipenuhi contoh kemunduran demokrasi, kisah Korea memberikan harapan. Demokrasi bisa rapuh, tetapi juga bisa tangguh—asal rakyat tidak menyerah. Dalam arti itulah, K-Democracy bukan sekadar istilah baru, melainkan kontribusi Korea bagi peradaban demokrasi global.
Koh Young Hun
Profesor Emeritus Hankuk University of Foreign Studies, Seoul
Direktur The Korea-Indonesia Center
