terkinni.id – Sebuah kontroversi muncul setelah terungkap bahwa seorang atasan militer meminta Woozi SEVENTEEN untuk membantu menyediakan penyanyi pernikahan secara gratis selama masa pelatihan militernya. Insiden ini memicu kritik luas terkait potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam struktur hierarki militer.
Menurut laporan Seoul Shinmun pada Senin (22/12), seorang bintara yang bertugas di Pusat Pelatihan Angkatan Darat, yang diidentifikasi sebagai A, dilaporkan meminta Woozi pada September lalu—tak lama setelah ia mendaftar sebagai peserta pelatihan—untuk memperkenalkan seorang penyanyi yang dapat tampil di pernikahannya pada bulan berikutnya. Diketahui bahwa Woozi tidak memiliki hubungan pribadi dengan bintara tersebut sebelum menjalani wajib militer.
Menanggapi permintaan tersebut, Woozi memperkenalkan seorang penyanyi balada terkenal yang ia kenal secara pribadi. Penyanyi tersebut kemudian tampil di acara pernikahan pada Oktober, tanpa menerima bayaran atas penampilannya.
Pihak Angkatan Darat menjelaskan bahwa Woozi saat ini telah dipilih sebagai instruktur latihan dan ditempatkan di resimen yang sama dengan Sersan Staf A. Namun, menurut pernyataan seorang pejabat militer, penugasan Woozi ke unit tersebut belum diputuskan pada saat permintaan awal diajukan.
Pusat Pelatihan Angkatan Darat menegaskan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam kejadian ini dan menyatakan bahwa Woozi memenuhi permintaan tersebut secara sukarela. Seorang juru bicara menyampaikan bahwa hasil peninjauan internal menyimpulkan tidak adanya perintah yang tidak pantas maupun pelanggaran hukum atau peraturan militer.
Meski demikian, kritik tetap bermunculan. Sejumlah pihak menilai bahwa permintaan pribadi dari atasan kepada seorang prajurit, terlebih dalam lingkungan militer yang hierarkis, tetap tidak pantas. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa situasi tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Layanan Militer, termasuk kewajiban menjaga integritas dan martabat institusi.
Pengacara Noh Jong Eon dari Firma Hukum Jonjae menyoroti bahwa dalam banyak preseden hukum, struktur militer yang kaku dan tertutup membuat bawahan pada dasarnya sulit menolak permintaan atasan, sehingga aspek tersebut kerap menjadi pertimbangan penting dalam penilaian hukum.
