terkinni.id – Mantan Direktur Badan Intelijen Nasional Korea (NIS), Cho Tae-yong, resmi ditahan pada Rabu (12/11), atas berbagai tuduhan, termasuk kelalaian tugas, pemalsuan dokumen, hingga keterlibatan politik terkait penerapan darurat militer singkat pada masa pemerintahan mantan Presiden Yoon Suk Yeol.
Hakim Pengadilan Distrik Pusat Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan karena dikhawatirkan Cho dapat menghilangkan bukti. Permohonan penahanan diajukan oleh tim penasihat khusus yang dipimpin Cho Eun-seok, dengan dakwaan mencakup pelanggaran Undang-Undang NIS, Undang-Undang tentang Kesaksian di Majelis Nasional, serta dugaan sumpah palsu dan penghancuran bukti.
Jaksa menuduh Cho mengetahui rencana darurat militer sebelum pidato Yoon yang disiarkan TV pada 3 Desember 2024, tetapi tidak menyampaikan informasi tersebut ke Majelis Nasional. Ia juga diduga menerima laporan bahwa pasukan darurat bergerak untuk menangkap Lee Jae Myung dan Han Dong-hoon—masing-masing pemimpin Partai Demokrat dan Partai Kekuatan Rakyat saat itu—namun tetap tidak melakukan pelaporan resmi. Selain itu, Cho dituding melanggar netralitas NIS dengan memberikan rekaman CCTV hanya kepada partai yang berkuasa, sambil menyembunyikan rekaman lain dari pihak oposisi.
Tuduhan tambahan mencakup pemberian kesaksian palsu saat sidang pemakzulan Yoon di Mahkamah Konstitusi serta keterlibatan dalam penghapusan catatan telepon terenkripsi milik Yoon dan Hong Jang-won. Dalam sidang pra-penahanan, tim penasihat menghadirkan opini setebal ratusan halaman dan puluhan slide untuk mendukung permintaan penahanan.
Cho membantah sebagian besar tuduhan, menyatakan tidak menerima laporan lengkap mengenai operasi penangkapan serta mengatakan rekaman CCTV dibagikan untuk mengklarifikasi isu publik. Namun, ia mengakui telah memberikan pernyataan yang “terlalu tegas” dalam kesaksiannya.
