Gerakan konsumen untuk mengajukan gugatan massal terhadap Coupang berkembang cepat setelah Presiden Lee Jae-myung memerintahkan realisasi sistem ganti rugi bersifat hukuman terkait insiden kebocoran data pribadi perusahaan tersebut. Melihat jumlah data yang terekspos, kasus ini dinilai berpotensi menjadi gugatan terbesar dalam sejarah Korea.
Dalam rapat kabinet pada 2 Desember di Kantor Kepresidenan Yongsan, Presiden Lee menyatakan bahwa kekhawatiran publik semakin meningkat dan menegaskan perlunya mengungkap penyebab insiden serta meminta pertanggungjawaban secara tegas. Ia juga menginstruksikan kementerian terkait untuk memperkuat denda dengan merujuk praktik luar negeri dan mendorong penerapan sistem ganti rugi bersifat hukuman. Pada hari yang sama, Wakil Menteri Sains dan ICT Ryu Je-myeong menyebutkan dalam rapat darurat di parlemen bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan menjatuhkan sanksi hingga penghentian operasi, setelah berkonsultasi dengan lembaga terkait.
Di kalangan konsumen, kekhawatiran atas potensi smishing dan kerugian lanjutan semakin besar, sehingga gelombang gugatan class action pun menyebar cepat. Sehari sebelumnya, 14 pengguna Coupang mengajukan gugatan ke Pengadilan Distrik Seoul Tengah, masing-masing menuntut ganti rugi 200.000 won. Mereka menyebutkan bahwa bocornya nama, nomor telepon, alamat, serta alamat pengiriman rinci memicu kecemasan ekstrem dan kekhawatiran meningkatnya spam, phishing, dan pesan penipuan.
Di ruang obrolan KakaoTalk, ratusan hingga ribuan orang bergabung setiap hari untuk menyatakan kesiapan mengikuti gugatan. Kalangan hukum memperkirakan nilai ganti rugi per orang sekitar 100.000 won, meski ada yang memprediksi 300.000–400.000 won dengan mempertimbangkan besarnya data sensitif yang bocor.
Organisasi konsumen dan masyarakat sipil juga mendesak Coupang segera menyusun langkah perlindungan dan kompensasi. Konfederasi Organisasi Konsumen Korea meminta Ketua Kim Beom-seok untuk meminta maaf dan menyiapkan solusi yang bertanggung jawab, serta menuntut transparansi terkait insiden dan langkah perlindungan bagi konsumen.
