terkinni.id – Menurut laporan Komite Pertahanan Nasional dan otoritas militer Korea Selatan pada Jumat (21/11), Indonesia telah membayar tambahan kontribusi sebesar 111,3 miliar won untuk program KF-21 pada bulan Agustus lalu. Hal ini terjadi tak lama setelah Korea Selatan dan Indonesia merevisi perjanjian pembagian biaya dasar mereka pada bulan Juni.
Biaya pengembangan pesawat tempur KF-21, yang diproduksi oleh Korea Aerospace Industries (KAI), memang didanai melalui pembagian anggaran antara pemerintah Korea Selatan dan Indonesia, ditambah dengan investasi dari perusahaan swasta.
Berdasarkan perjanjian yang pertama kali ditandatangani antara Korea dan Indonesia pada tahun 2014, Indonesia setuju untuk memberikan kontribusi sebesar 1,7338 triliun won, atau 20% dari total biaya pembangunan.
Akan tetapi, pada tahun 2017, pemerintah Indonesia meminta keringanan kontribusi dengan alasan masalah keuangan dan lainnya sehingga gagal membayar. Pada tahun tersebut, Indonesia hanya membayar 45,2 miliar won atau seperempat dari jumlah yang direncanakan dan kembali gagal membayar pada tahun 2018. Hingga akhirnya, setelah berkonsultasi dengan Indonesia, pemerintah Korea memberikan keringanan kontribusinya menjadi 1,6245 triliun won.
Meskipun demikian, Indonesia terus mengulangi gagal bayar hingga tahun 2021. Kemudian, atas desakan pemerintah Korea, Indonesia akhirnya membayar 9,4 miliar won pada tahun 2022 dan 41,7 miliar won pada tahun 2023.
Indonesia selanjutnya meminta perpanjangan batas waktu pembayaran, tetapi karena tidak diterima, Indonesia mengusulkan penyesuaian jumlah kontribusi menjadi 600 miliar won. Pemerintah Korea menyetujui hal ini dan menyelesaikan revisi perjanjian dasar pada bulan Juni.
Hingga saat ini, Indonesia telah membayar 495,7 miliar won dari kontribusi yang telah disesuaikan sebesar 600 miliar won dan sisanya masih sebesar 104,3 miliar won. Lebih lanjut, Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) dilaporkan telah mengonfirmasi bahwa kontribusi tahun depan telah dimasukkan dalam anggaran pemerintah Indonesia.
Pemerintah Indonesia menetapkan anggarannya setiap tahun pada bulan September, sehingga sisa anggaran tersebut diperkirakan akan tiba sekitar musim panas mendatang. Jika Indonesia membayar kontribusinya sesuai jadwal, masalah anggaran ini akan terselesaikan.
