terkinni.id – Pada Kamis (25/9), Kementerian Peraturan Perundang-undangan Korea Selatan mengumumkan bahwa pembangunan Pusat Informasi Hukum di Indonesia sebagai bagian dari proyek Bantuan Pembangunan Luar Negeri (ODA) akan dimulai secara resmi mulai bulan depan.
Proyek ini diharapkan selesai dan dapat beroperasi pada tahun 2027. Dengan demikian, warga Indonesia dan perusahaan Korea yang beroperasi di Indonesia akan dapat mengakses peraturan perundang-undangan Indonesia dengan mudah melalui perangkat mobile dan komputer (PC).
Choi Young-chan, Direktur Perencanaan dan Koordinasi Kementerian Peraturan Perundang-undangan, mengatakan, “Kami berharap pusat informasi hukum yang sedang dibangun di Indonesia, selaku mitra kami selama 50 tahun, dapat menjadi momentum untuk mempererat kerja sama dan memperlancar komunikasi antara kedua negara.”
Proyek ODA untuk membangun pusat informasi hukum di Indonesia ini diusulkan oleh Kementerian Peraturan Perundang-undangan Korea dan dilaksanakan di bawah naungan Korea International Cooperation Agency (KOICA). Saat ini, proyek tersebut sedang dijalankan oleh Badan Informasi Peraturan Perundang-undangan Korea, diikuti prosedur peninjauan untuk memulai pengembangan sistem.
Menyusul pengumuman ini, Dirjen Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia juga kemudian mengunjungi Kementerian Peraturan Perundang-undangan Korea untuk menerima pelatihan guna memperkuat kapasitas manajemen sistem informasi hukum. Kedua belah pihak berbagi informasi tentang sistem layanan informasi hukum Korea dan mendiskusikan rencana kerja sama untuk transformasi digital dalam penyediaan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan, serta respons terhadap era kecerdasan buatan (AI).
