terkinni.id – Pembahasan pemangkasan jam kerja di Korea Selatan semakin mengemuka seiring uji coba sistem kerja 4,5 hari per minggu oleh pemerintah daerah dan perusahaan swasta. Mengingat pengalaman peralihan dari 5,5 ke 5 hari kerja di masa lalu, banyak pihak menilai sistem ini bisa menjadi tahap awal menuju empat hari kerja penuh di masa depan. Namun, dalam situasi pertumbuhan ekonomi rendah dan populasi menua, kecepatan peralihannya diperkirakan tidak secepat dulu.
Sejumlah pemerintah daerah telah melaksanakan uji coba. Provinsi Jeju sejak tahun lalu memperpanjang jam kerja Senin–Kamis dan memberlakukan pulang pukul 13.00 pada Jumat. Kabupaten Jeongseon di Gangwon menguji sistem empat hari kerja dua pekan sekali bagi pegawai dengan anak kecil, sementara Provinsi Gyeonggi memulai proyek percontohan tanpa pemotongan gaji bagi 67 perusahaan dan satu lembaga publik.
Perusahaan swasta pun menunjukkan langkah serupa. Suprema sejak 2017 menerapkan kerja setengah hari setiap Jumat, dan SK Telecom membiasakan budaya pulang awal melalui program “Happy Friday”. Perusahaan pendidikan Hunet bahkan beralih dari 4,5 ke 4 hari kerja sehingga mampu meningkatkan daya tarik rekrutmen dan kepuasan karyawan.
Pemerintah pusat mendukung langkah ini. Administrasi Presiden Lee Jae-myung menyiapkan insentif 200.000–500.000 won per bulan bagi UKM yang menerapkannya dan mengalokasikan anggaran 27,7 miliar won untuk tahun depan. Lee menegaskan pengurangan jam kerja sebagai bagian dari target menurunkan rata-rata jam kerja nasional hingga di bawah standar OECD pada 2030.
Meski demikian, para ahli mengingatkan perlunya kehati-hatian. Mereka menekankan bahwa pengurangan jam kerja tidak bisa sekadar diputuskan secara hukum tanpa dialog sosial. Setiap industri dan ukuran perusahaan memiliki kondisi berbeda. Tanpa kebijakan pendukung yang tepat, terutama bagi UKM dan sektor manufaktur padat karya, pengurangan jam kerja bisa menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaatnya.
