terkinni.id – Meningkatnya kasus penguntitan yang berujung pada kekerasan brutal seperti pembunuhan, mendorong penegak hukum Korea Selatan mempertimbangkan penggunaan gelang kaki elektronik untuk pelaku penguntitan sebagai tindakan pencegahan.
Selasa (6/8), Badan Kepolisian Nasional, Kejaksaan Agung, Kementerian Kehakiman, dan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga menggelar “Dewan Tanggap Kejahatan Penguntitan” di kantor Kepolisian Metropolitan Seoul. Ini adalah pertemuan pertama kalinya yang dihadiri oleh keempat institusi secara bersamaan, menyusul serangkaian kasus di mana pelaku penguntitan membunuh korbannya setelah permintaan tindakan pencegahan ditolak.
Polisi mengungkapkan kekhawatiran bahwa perlindungan terhadap korban selama ini belum cukup efektif karena penolakan berulang terhadap permintaan pemasangan alat pelacak atau tindakan sementara lainnya. Mereka menyerukan interpretasi yang lebih proaktif atas kriteria “risiko pengulangan” agar pengadilan dan kejaksaan lebih terbuka pada penggunaan alat pencegah seperti gelang kaki elektronik.
Pihak kejaksaan menyarankan agar kepolisian tidak menghilangkan detail penting dalam dokumen saat mengajukan permohonan tindakan, sementara Kementerian Kehakiman menekankan pentingnya pemanfaatan perangkat elektronik dalam kasus dengan potensi residivisme tinggi. Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga juga menyoroti perlunya menghubungkan laporan darurat (112) secara langsung ke pusat layanan korban (1366) agar perlindungan bisa lebih menyeluruh.
Isu ini mengemuka setelah beberapa kasus tragis seperti pembunuhan di Uijeongbu dan percobaan pembunuhan di Ulsan, yang terjadi meskipun korban telah lebih dulu melapor ke polisi. Dalam kasus-kasus tersebut, permintaan tindakan sementara ditolak oleh kejaksaan, dan dalam satu kasus pelaku bahkan melanggar tindakan darurat yang telah diterbitkan oleh polisi.
Pejabat dari Kepolisian, Park Woo Hyun, menyatakan bahwa respon cepat dan menyeluruh sangat penting, terutama untuk kejahatan yang berkaitan dengan relasi pribadi. Ia berkomitmen bahwa polisi akan bekerja lebih erat dengan kementerian lain dan membentuk sistem kerja sama lintas lembaga yang berkelanjutan demi perlindungan korban.
